KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA KOTA
Di tengah sibuknya aktivitas masyarakat dan kepadatan bangunan-bangunan di sebuah kota, ruang terbuka hijau (RTH) mulai terlupakan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Dibandingkan dengan jumlah lahan untuk bangunan keras, RTH yang merupakan penyeimbang bagi sebuah kota jumlahnya sangat minim, terutama di kota-kota besar. Padahal, RTH pada sebuah kota luasnya minimal 30% - 40% dari luas wilayah kota tersebut. Ruang terbuka hijau (RTH) itu sendiri adalah ruang terbuka yang ditumbuhi oleh tumbuhan dan vegetasi berkayu di wilayah perkotaan dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan sebesar-besarnya dan bermanfaat bagi penduduk kota (Frick dan Mulyani, 2006: 95).
Terus meningkatnya tingkat kepadatan penduduk berbanding terbalik dengan jumlah ketersediaan lahan. Masalah ketersediaan lahan ini pun menjadi salah satu kendala dibangunnya RTH baru. Padahal dengan jumlah penduduk yang tinggi pada suatu wilayah, maka diperlukan jumlah RTH yang memadai bagi masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktanya, masyarakat banyak beraktifitas menggunakan bahan bakar dalam transportasinya, dan menghasilkan karbondioksida yang menjadi penyebab adanya pemanasan global yang terjadi sekarang ini. Dalam hal pemenuhan lahan untuk pemukiman dilakukan dengan pembangunan vertikal sehingga mengurangi penggunaan lahan. Menurut Joga dan Antar (2007: 161), “relokasi pemukiman liar dan refungsionalisasi kawasan bantaran kali, bantaran rel kereta api, di bawah tegangan tinggi, dan di bawah jalan layang akan menyediakan RTH yang lumayan besar.” Hal-hal yang menjadi penyebab gagalnya perencana dalam merencanakan suatu RTH menurut Irwan (1997: 7) adalah:
1. Pertambahan penduduk yang cepat sekali.
2. Perencanaannya yang tidak matang dan selalu ketinggalan.
3. Persepsipara perancang dan pelaksana belum sama dan belum berkembang.
4. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
5. Kebutuhan yang sangat mendesak.
6. Wawasan diantara para perencana yang belum berwaasan lingkungan, dengan pandangan yang tidak jauh kedepan.
RTH merupakan suatu unsur yang sangat penting pada sebuah kota. Bila unsur tersebut kurang dan tidak terpenuhi, maka tidak sedikit masalah yang akan muncul pada kota tersebut. Kota akan terasa panas, bencana alam yang semakin parah dan sering terjadi, polusi udara semakin meningkat dan masih banyak masalah lain. Karena pada dasarnya RTH memiliki banyak manfaat yang memberi keuntungan bagi masyarakat kota itu sendiri. Antara lain sebagai paru-paru kota, menyerap panas dan memberikan hawa lingkungan yang sejuk, nyaman dan segar menanggulangi berbagai macam masalah lingkungan, mengurangi polusi udara, air, dan suara, memberikan nilai estetika pada kota itu sendiri, membentuk habitat untuk berbagai jenis burung dan jenis satwa atau flora lainnya, sebagai sarana edukasi dan rekreasi.
Wujud dari RTH cukup banyak. Contoh nyatanya adalah hutan kota, taman kota, lapangan olahraga, pemakaman umum, jalur hijau jalan dan lain-lain. Semua contoh di atas menunjukkan bahwa RTH itu merupakan sarana-sarana bagi publik. Sarana publik tersebut terdiri dari sarana pasif yang tertutup aksesnya bagi masyarakat, dan sarana aktif yang memang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Pada intinya, RTH merupakan suatu hal yang vital bagi sebuah kota dan masyarakat kota tersebut. Karena RTH dibuat demi kepentingan semua masyarakat. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak perduli terhadap alam dan lingkungan sekitar.
.jpg)
*gayanya lagi ditelpon*
Desa Adat di Bali
Desa adat di Bali disebut dengan istilah desa pakraman, dengan pihak desa yang diwakili oleh sistem kepengurusan prajuru, sedangkan anggota dari desa adat disebut sebagai krama. Memiliki landasan konsepsi Tri Hita Karana yang menuntun manusia Bali untuk bijak dalam mengelola alam dan lingkungan. Masyarakat yang benar-benar Bali asli disebut sebagai Bali Aga. Dalam sistem desa adat, penduduk asli disebut sebagai karma nuwed, sedangkan kaum pendatang disebut sebagai krama tarmiu
Menurut Adiyoga(2002), suatu komunitas tradisional di Bali dapat disebut sebagai suatu desa adat apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :
Desa Adat biasanya mempunyai batas-batas geografis yang jelas, yang umumnya berupa batasan alam seperti sungai, hutan, jurang, bukit dan pantai ataupun batas buatan seperti tembok penyengker.
Mempunyai anggota atau krama yang jelas, dengan persyaratan tertentu dan sebagian besar krama desa adat berdomisili di wilayah desa adat bersangkutan.
Mempunyai kahyangan tiga atau kahyangan desa, atau pura lain yang mempunyai fungsi dan peranan sama dengan kahyangan tiga.
Mempunyai otonomi, baik keluar maupun kedalam. Otonomi kedalam berarti kebebasan atau kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sedangkan otonomi keluar diartikan sebagai kebebasan untuk mengadakan kontak langsung dengan institusi diluar desa adat.
Mempunyai suatu pemerintahan adat, dengan kepengurusan (prajuru adat) sendiri yang berlandaskan kepada peraturan-peraturannya sendiri (awig-awig), baik tertulis maupun tidak tertulis.
Adanya catur dresta (empat aturan) yang melandasi adat istiadat Bali menyebabkan terjadinya variasi yang sangat besar antar Desa Adat di Bali.
